Social Work, Pekerja Relawan vs Pekerja Professional

Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) mengadakan pembahasan Draft Declaration on Strengthening Social Work towards Cohesive and Responsive ASEAN. Melalui fasilitas video conference zoom, Kemensos membahas rapat yang menindaklanjuti pertemuan Technical Working Group yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2020 dan 3 Agustus 2020 yang menghasilkan draft deklarasi. Rapat tersebut diadakan pada hari Senin (14/09/2020), dihadiri oleh beberapa perwakilan badan sektor di bawah naungan pilar sosial budaya ASEAN dan bertujuan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan terkait deklarasi tersebut. Badan Sektor yang hadir dalam acara tersebut adalah ACCSM, SOCA, ACDM, ACWC, ACW, SOMCA, SOMED, dan SOMHD.

Selain membahas inti dari Deklarasi, juga muncul pembahasan menarik tentang isu terkait “pekerja sosial”, yang diidentikkan dengan pekerja sukarela dalam artian pekerja yang tidak mempermasalahkan pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI) sebagai payung bagi organisasi pekerja sosial berusaha untuk menggaungkan isu “pekerja sosial” melalui fasilitasi sertifikasi terkait pekerja sosial hingga mengajukan undang-undang dan aturan terkait pekerja sosial. Melalui UU 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Indonesia sebenarnya telah memiliki definisi dan konsepsi mengenai pekerja sosial profesional. Selanjutnya, dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk menumbuhkan pengenalan lebih jauh masyarakat terhadap profesi pekerja sosial yang selama ini seringkali diidentikkan dengan “pekerja sukarela”.

BKN selaku Focal Point ACCSM Indonesia menyambut baik permasalahan yang diangkat dalam deklarasi dan upaya Kemensos untuk mewujudkannya nanti. BKN juga merekomendasikan isu terkait standarisasi “pekerja sosial” untuk dimasukkan ke dalam draft deklarasi tersebut. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan dan memastikan kepekaan terhadap kehadiran para “pekerja sosial” dalam prioritas nasional. Sebenarnya dari sisi pemerintah, jabatan “pekerja sosial” sudah diakomodir sebagai jabatan fungsional tertentu. Oleh sebab itu masyarakat awam harus mendapat pemahaman yang benar bahwa  pada dasarnya “pekerja sosial” bukan pekerjaan “gratisan” namun merupakan salah satu pilihan profesi yang dibayar dengan layak berdasarkan fungsinya. “Sebagai instansi pembina jabatan fungsional tersebut, Kemensos harus bergerak sehingga masyarakat di luar menghargai “pekerja sosial” yang kerap dianggap sebagai pekerjaan gratisan, sehingga masyarakat memahami apa itu ‘pekerja sosial,” ungkap Dewi Sartika, selaku Point ACCSM Indonesia. (van)

0

User Rating: Be the first one !
Show More

Related Articles

Close